Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi Pekerjaan Umum (PU) Bidang Penataan Ruang di Wilayah II perlu melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada TA 2012 ini. Mengingat progres penyerapan kegiatan dekonsentrasi masih sangat rendah padahal telah memasuki bulan ketiga. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu dalam Pertemuan SKPD Dekonsentrasi PU...
Adanya usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus melalui penetapan oleh Menteri Kehutanan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. Demikian diungkapkan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setditjen Penataan Ruang...
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) telah menerima surat permohonan rekomendasi terhadap beberapa masalah penataan ruang yang perlu kita tindak lanjuti segera. Hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh BKPRN dalam waktu dekat ini adalah masalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), PLTU Batang,...
Perumusan Program Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an pada hakekatnya dilakukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah nasional dalam upaya pengembangan wilayah. Hal tersebut secara spasial sudah terwujud dalam Peraturan Pemerintah (PP) No....
Pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kepada Pemerintah Daerah merupakan hal yang penting. Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang sebenarnya telah mengakomodir pelimpahan wewenang kepada...
Kegiatan sosialisasi terkait penataan ruang perlu digalakkan sejak dini khususnya kepada kalangan pelajar, karena pelajar merupakan agen perubahan atau pelopor pembangunan di masa depan. harus ada gerakan pelopor penataan...
Instrumen-instrumen perencanaan tata ruang (RTRW) sejak awal harus sudah disusun dan juga ditetapkan supaya terdapat landasan bagi berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari penyusunan program, pengadaan lahan, desain sampai konstruksi...
“Penyelesaian Peraturan Pemerintah, Raperpres Kawasan Strategis Nasional dan Pulau, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Rekomendasi Penanganan Konflik merupakan berbagai “pekerjaan rumah” yang...
Reformasi birokrasi harus dimulai dari hal yang terkecil seperti pemahaman terhadap administrasi dan peraturan mengenai kepegawaian. Proses kepegawaian yang dijalankan oleh suatu instansi memang gampang-gampang susah. Untuk itu diperlukan...
PU-net
DIRJEN PENATAAN RUANG
PROV MALUKU
KPDE AMBON
KAPET SERAM
KEBUDAYAAN & PARIWISATA